Kunjungan Anies Kepada Presiden Turki Erdogan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan ke luar negeri sejak menjabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejak Senin (16/4/2018) sampai Senin pekan depan (24/4/2018), dia mengunjungi Kasablanka di Maroko dan Istanbul di Turki.

Kunjungan tersebut merupakan undangan dari masing-masing wali kota. Banyak kegiatan yang dilakukan Anies selama berada di dua negara itu.

Namun, kegiatan yang berkesan karena ada di luar jadwal kegiatan adalah pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Berikut tiga hal menarik dari pertemuan Anies dan Erdogan.

1. Terjadi kebetulan Anies sebenarnya tidak pernah menceritakan detail bagaimana dia bisa bertemu dengan Erdogan.

Apakah kebetulan mendatangi tempat yang sama atau ada pada kegiatan yang sama. Namun, Anies menyiratkan semua momen pertemuannya dengan Erdogan terjadi secara kebetulan.

“Sebuah kebetulan bahwa di sana dan saya ikut juga ditarik beliau. Dia tarik tangan saya ‘yuk ikut masuk ke dalam shalat sama-sama.

Setelah itu ada zikir, beliau tarik tangan saya juga dan duduk disampingnya,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/4/2018).

Anies bercerita dia menunaikan shalat Jumat bersama-sama Erdogan.

Setelah itu, dia dan Presiden Erdogan masuk ke ruang kecil dekat makam sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub al-Anshari, yang berada di kompleks masjid tersebut untuk berzikir dan membaca Al-Quran bersama.

2. Ditarik Erdogan dan diajak bersebelahan Selama bertemu Erdogan, Anies hampir selalu bersebelahan.

Anies shalat pada shaf paling depan bersebelahan dengan Erdogan. Tepatnya, dia diapit oleh Presiden Erdogan, dan Menteri Energi Berat Albayrak.

Saat berada di ruang kecil dekat makam Abu Ayyub al-Anshari, Anies kembali duduk di samping Erdogan.

Dia menuliskan pengalaman itu di akun instagramnya @aniesbaswedan. “Di ruangan itu hanya ada sekitar 20 orang.

Presiden Erdogan berada di tengah dan saya duduk di sampingnya,” tulis Anies.

Presiden Erdogan membaca Surat Yaasiin diikuti Anies dan yang lainnya.

Beberapa orang imam di ruangan tersebut kemudian melantunkan ayat suci Al Quran secara bergantian selama hampir 1 jam.

Anies menggambarkan momen itu berlangsung sangat sakral, khusyuk, dan juga private.

“Prosesnya memang di sana itu sesuatu yang privat. Dan yang saya baru tahu kemudian kalau Presiden Erdogan memang jarang sekali melakukan itu,” kata Anies.

3. Cium jenggot Rasulullah SAW Hal berkesan lainnya adalah Anies berkesempatan mencium botol berisi jenggota Rasulullah SAW saat bersama Erdogan.

Anies awalnya belum tahu apa isi botol itu. Dia hanya melihat saat ayat suci Al Quran dilantunkan, seorang imam menunjukkan sebuah barang yang dibungkus lebih dari 10 lapis kain berwarna hijau dan putih.

“Ternyata yang dibungkus itu adalah sebuah botol kecil yang kacanya amat bening dan di dalamnya terlihat sehelai rambut,” kata Anies lewat instagramnya.

Botol itu kemudian diletakkan di meja kecil di depan Presiden Erdogan.

Setelah pembacaan ayat Al-Quran selesai, Erdogan mencium botol itu. Erdogan memberikan botol itu kepada Anies.

Anies mengikuti jejak Erdogan dan menciumnya. “Semua masih hening, suasananya menggetarkan.

Bulu kuduk terasa berdiri; apapun sebabnya tapi faktanya adalah terasa merinding,” kata Anies. Ternyata, sehelai rambut di dalam botol itu ternyata janggut Rasulullah SAW.

“Tahukah apa isinya? Botol yang bening itu menyimpan sehelai rambut dari janggut Rasulullah SAW. Siang itu, kami berdua yang berkesempatan untuk menciumnya,” kata dia.

 

Baca juga : Dukungan Untuk Gatot Nurmantyo Nyapres Mulai Bermunculan

Dukungan Untuk Gatot Nurmantyo Nyapres Mulai Bermunculan

Kendati belum juga mendapat lampu hijau dari partai politik, upaya menjadikan Gatot Nurmantyo sebagai calon di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 terus dilakukan. Sejumlah relawan dan simpatisan bermunculan mendeklarasi dukungan Gatot capres 2019. Mereka optimis mantan Panglima TNI itu akan mendapat tiket maju bertarung untuk kursi RI-1

Koordinator Generasi Muda Milenial Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GMM GNR) Iriawan menyatakan, kans Gatot jadi capres masih terbuka karena dukungan Gerindra ke Prabowo di Pilpres dinilai belum final.
Kan belum finalisasi, kami mash optimistis Bapak Gatot bisa. Dia layak menjadi calon presiden,” kata Iriawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 22 April 2018.

Menurut mereka, ada kecocokan antara Gerindra dengan Gatot Nurmantyo. Kecocokan itu terlihat, lantaran Gatot dan Prabowo Subianto sama-sama dari militer.

“Pak Gatot secara karakter cocok dengan Gerindra, karena lahir dari nafas TNI,” klaim Iriawan.

Saat ini, menurut GMM GNR hubungan intens dengan Gatot Nurmantyo terus dilakukan. Mereka pun menyebut, komunikasi dengan partai lain akan segera dijalin.

“Jadi Insyaallah nanti kami akan upayakan bertemu dengan parpol, kami akan memberikan saran, pendapat sebagai generai muda agar beliau mencari partai yang cocok,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Presidium Nasional GNR Dondi Rivaldi membeberkan alasan kenapa memilih Gatot sebagai capres potensial. Salah satu alasan tersebut adalah figur Gatot yang masih fresh. Menurut dia, Gatot Nurmatyo dapat dipercaya membawa perubahan bagi bangsa.

“Harus ada figur baru dalam pertarungan Pilpres 2019, figur yang masih fresh yang dipercaya akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia,” ujar usai deklarasi dukungan, Jumat 6 April lalu.

Alasan lainnya, kata Dondi, Gatot dinilai mampu membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan demokratis juga sosok pemimpin yang andal dalam menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI.

Simpatisan lainnya, Pro Gatot Nurmantyo atau Progo mengaku aksi pengalangan dukungan Gatot untuk capres 2019 sudah dilakukan di 34 propinsi. Pimpinan Progo Nugroho Prasetyo mengatakan, pada jaringannya berdiri serentak di 34 provinsi dan 517 kabupaten/kota. Malah, dalam waktu 90 hari kedepan, sambung Nugroho, Progo akan berdiri di 75.000 desa/kelurahan di seluruh pelosok Tanah Air.

“Progo akan membentuk satgas lapangan sebanyak 1.000.000 orang, di mana yang 500.000 diantaranya tersebar di 517 kabupaten/kota dan 500.000 dipasang di Jabodetabek,” kata Nugroho di Jakarta, Kamis 19 April 2018.

Selain sejumlah simpatisan di atas, dukungan terhadap Gatot Nurmantyo juga mengalir dari Aliansi Pekerja Pelabuhan Nasional (APPN)

Presidium APPN Wasmat Ginanjar mengatakan, dukungan kepada Gatot Nurmantyo lantaran calon petahana dianggap belum memperhatikan nasib buruh bongkar muat. Wasmat mengklaim dukungan terhadap Gatot datang dari 10.000 buruh bongkar muat.

“Kita dari buruh bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan besar dan tegas mengatakan dukungan kepada Pak Gatot Nurmantyo maju Pilpres 2019 nanti. Kita dari Surabaya, Tanjung Priok dan total semua ada 10 ribu pekerja,” kata Wasmat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 19 April 2018.

Wasmat melanjutkan, sampai kini dan silih berganti kepemimpinan, para pekerja buruh juga merasa tidak pernah diajak dialog apalagi diterima soal keluhannya. Padahal seharusnya setiap pemimpin tidak pandang bulu memperhatikan nasib rakyatnya.

Gatot Siap

Gatot Nurmantyo sendiri mengaku siap menjadi Presiden RI pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

“Setelah pensiun, Saya memasuki ruangan Baru, seperti saya sampaikan bahwa Saya ingin mengabdi kepada istri anak, cucu yang selama ini saya fokuskan ke tugas,” cetus dia di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 1 April 2018.

Menurutnya, dia yang telah 36 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI, akan selalu bersiap untuk mengabdikan kembali jiwa raganya untuk bangsa dan negara Indonesia.

“Saya ini anak tentara kemudian berprofesi sebagai tentara, walaupun purna tugas, tapi jiwa pengabdian saya akan terus. Tak ada Kata surut apabila republik ini memanggil dan rakyat menghendaki maka saya siap mengabdi dan saya akan mendarma bhaktikan hidup saya dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan semangat pantang menyerah dengan prinsip-prinsip yang terbaik,” bilang dia.

Pernyataan itu, ditegaskannya setelah predikat sebagai warga sipil yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih pada kontestasi Pemilihan Umum 2019 besok.

“Saya katakan sekarang ini saya sipil, memiliki hak sama, hak dipilih dan memilih, sekali lagi kalau republik ini memanggil dan rakyat menghendaki saya jadi presiden saya siap jadi Presiden. karena itu adalah tugas yang harus saya pertanggungjawabkan. Dharma bhakti yang luar biasa sampai akhir hayat saya,” katanya.

Meski diakui dirinya yang baru purna tugas itu, belum melakukan komunikasi sama sekali ke suatu partai politik manapun.

“Belum ada merapat ke parpol dan belum ada yang meminang, tetapi saya siap jadi presiden. ingat yang menentukan calon presiden 2019 bukan siapa-siapa, tetapi Allah SWT. Maka kun fayakun Maka terjadi. Siapapun pasti ingin jadi presiden, mimpi harus tinggi,” ujar Gatot Nurmantyo.

 

Baca juga : Perintah SBY Ke Roy Suryo Bocor Ke Media

Perintah SBY Ke Roy Suryo Bocor Ke Media

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo untuk sementara waktu tidak tampil di acara talk show televisi atau media lain.

Instruksi SBY itu agar tidak menimbulkan kebingungan kader Demokrat. Hal itu diketahui dalam pesan singkat yang beredar di media sosial sejak Sabtu (21/4/2018).

Dalam pesan atas nama SBY itu, Roy dinilai banyak menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan posisi dan kebijakan partai.

SBY mengungkapkan kerap mendapat pesan dari kader di daerah terkait beberapa penyataan Roy di media.

SBY lantas meminta Roy untuk fokus pada tugasnya di DPR maupun memenangkan Demokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Pileg dan Pilpres 2019. Saat dikonfirmasi soal perintah itu, Roy Suryo membenarkannya.

“Sikap saya langsung menerima dengan baik dan melaksanakan perintah Ketua Umum tersebut,” ujar Roy kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (22/4/2018).
“Saya lakukan dengan sepenuh hati karena memang demikianlah yang seharusnya terjadi… ini saya anggap sebagai sikap ‘ngemong’ (pembinaan) yang sangat baik dari Bapak SBY,” sambung dia.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyesalkan bocornya perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) ke publik.

Dalam pesannya, SBY memerintahkan Roy Suryo untuk sementara tidak lagi tampil di acara talk show televisi atau media lain.

Roy dinilai banyak menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan posisi dan kebijakan partai.

Perintah itu disampikan SBY lewat pesan Whatsapp hanya untuk tiga kader internal Partai Demokrat, yakni Sekjen Hinca Panjaitan, Kadiv Komunikasi Politik Imelda Sari, dan Roy Suryo. “Namun, yang justru menarik, pesan WA tersebut yang seharusnya hanya terkirim kepada tiga nama, yang secara teknis tidak mungkin bocor kepada pihak-pihak lain,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (22/4/2018).

Namun, ucap dia, pada Sabtu (21/4/2018) sore, banyak media yang mempertanyakan kebenaran pesan SBY itu.

Awalnya, Roy mengaku tak mau menggubrisnya.

Namun, telepon dan pesan dari media terus masuk ke telepon selularnya.

Setelah mencari informasi, Roy mendengar ada oknum di internal Demokrat yang sengaja membocorkan perintah SBY itu ke publik.

Roy tak menyebut siapa orang itu. Namun, ia menyebutnya orang itu sedang “cari muka”.

“Saya bukan tipe orang yang suka mencari kesalahan orang lain, apalagi kalau itu sebenarnya sahabat sendiri dan mengumbarnya keluar,” kata dia. Roy menilai, oknum pembocoran informasi di internal Demokrat berbahaya. Sebab, pesan internal dari Ketua Umum saja bisa bocor kemana-mana.

Saat dikonfirmasi soal perintah itu, Roy Suryo membenarkannya. Ia menyatakan, menerima perintah dari ketua umum partainya tersebut.

Roy bahkan minta izin untuk berpamitan sementara waktu dari hiruk-pikuk media. Apalagi, dalam sepekan ke depan ia ada tugas di luar negeri sebagai anggota Komisi I DPR.

 

Baca juga : Prabowo: PKS Kawan Setia Gerindra

Prabowo: PKS Kawan Setia Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kawan yang setia. Menurut dia, PKS selalu mendampingi dirinya dan Gerindra dalam suka dan duka.

“PKS adalah kawan yang setia. Di kala susah mereka tidak meninggalkan Prabowo Subianto dan Gerindra,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2018).

Memang susah saya meninggalkan PKS. Biar harus ke dokter gigi,  diperintah oleh PKS, saya tinggalkan dokter gigi,” sambung dia.

Mendengar pujian ini, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan, hal itu biasa diucapkan oleh Prabowo.

Sohibul juga mengungkapkan, meski Prabowo mengatakan hal itu, tak serta-merta partainya akan langsung berkoalisi dengan Gerindra. Masalah koalisi, kata Sohibul, masih terus dibicarakan secara intensif.

“Pembicaraan itu terus dilakukan. seperti disampaikan kemarin dari PKS ada tim kecil, tim komunikasi koalisi yang dipimpin oleh Saudara Mustafa Kamal, Sekjen,” ungkap Sohibul.

“Dari pihak Gerindra dalam komunikasi politik ada tim juga oleh Sandiaga, mereka terus menggodok itu,” tandas Sohibul.

Saat ini, kata Sohibul, internal Partai Gerindra sedang mempertimbangkan sembilan calon wakil presiden (cawapres) dari PKS. “Ternyata mereka sudah mulai evaluasi sembilan nama itu,” kata Sohibul.

Menurutnya, saat ini Gerindra tengah memberikan penilaian terhadap masing-masing calon dari PKS. Mulai dari aspek elektabilitas hingga chemistry.

“Mereka sudah punya penilaian kalau yang ini gimana, yang ini gimana, dari aspek elektabilitas, kemungkinan aspek mendongkrak Pak Prabowo, aspek chemistry, dan sebagainya. Mereka sudah mulai evaluasi itu,” ungkapnya.

Sohibul menegaskan, partainya akan tetap memperjuangkan kadernya untuk bisa mendapatkan posisi sebagai cawapres 2019.

“Posisi saya sebagai Presiden Partai dapat amanah dari Majelis Syura untuk perjuangkan satu dari sembilan nama cawapres. Saya tak mau berandai-andai, bagi saya realitas politik yang saya hadapi yaitu saya membawa sembilan nama ini untuk saya perjuangkan,” tutur Sohibul.

Saat ini, Sohibul mengaku belum mendapatkan perbaruan informasi mengenai hasil pembicaraan Prabowo dengan Majelis Syura PKS. Dia berharap Gerindra bisa memberikan keputusan segera terkait cawapres PKS.

Sebelumnya, PKS telah menyodorkan sembilan nama capres atau cawapres untuk koalisi di Pilpres 2019. Tiga nama memiliki suara terbanyak, yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, dan Anis Matta. Rencananya PKS bakal mengumumkan calon yang diusung pada 13 Mei di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

 

Baca juga : Dolvianus Akan Melaporkan Megawati Ke Polisi

Dolvianus Akan Melaporkan Megawati Ke Polisi

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan jika anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Dolvianus Kolo ingin melaporkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke polisi.

“Partai memberikan sanksi pemecatan, itu hal yg biasa. Sehingga setiap ada pengaduan kami selalu menang,” ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Hasto menuturkan bahwa PDI-P akan memberikan sanksi pemecatan terhadap setiap kadernya yang tak sejalan dengan kebijakan partai. Begitu juga dengan kader yang terlibat kasus korupsi dan narkoba.

Menurut Hasto, sanksi yang diberikan kepada Dolvinus merupakan upaya PDI-P untuk menegakkan disiplin partai. “Ya partai kan punya disiplin ketika keputusan kolektif partai telah memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur kemudian tidak disiplin ya partai memberikan sanksi pemecatan, itu penegakkan disiplin,” kata Hasto.

Dolvianus berencana melaporkan Megawati setelah ia dipecat dari keanggotannya di PDI-P dan dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPRD NTT melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Ia dipecat karena menolak mendukung Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT yang diusung PDI-P.

Sebelumnya ia mengaku belum menerima Surat keputusan (SK) pemecatan dan pergantian antarwaktu (PAW) sebagai anggota DPRD NTT. Ia mengetahui dirinya dipecat dan akan di PAW melalui media sosial.

Itu pun atas usahanya sendiri untuk mendapatkan foto SK pemecatan. “Saya sesungguhnya sudah siap terima apa pun risikonya. Yang saya tidak terima itu, kenapa saya dipecat tapi surat pemecatan tidak dikasih ke saya.

Masa saya tahu info pemecatan dari medsos. Info usulan PAW juga saya tahu dari medsos,” ungkap Dolvianus kepada Kompas.com, Senin (16/4/2018). “Terhadap hal itu, saya juga akan laporkan ketua umum partai (Megawati Soekarno Putri) dan pihak-pihak yang sembunyikan surat pemecatan dan surat usulan PAW ke polisi,” sambungnya. Menurut Dolvianus, dirinya akan melaporkan semua pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam surat pemecatan dan surat usulan PAW dari partai.

Seharusnya, lanjut Dolvianus, ia menerima surat tembusan pemecatan itu bukan melihatnya dari medsos. Namun, ia menilai ada upaya untuk mencemarkan nama baiknya melalui medsos.

Pada prinsipnya, Dolvianus siap dipecat dan dilakukan PAW karena sudah menjadi risiko perjuangan. Namun, ia menyayangkan mekanisme pemecatan yang dilakukan PDI-P.

“Masa orang sekelas Megawati dan Frans Lebu Raya (Ketua DPD PDI-P NTT) tidak tahu etika berkomunikasi (mekanisme dan prosedur surat menyurat dalam partai). Harus diajari lagi terkait hal-hal teknis?” sebut Dolvianus.

 

Baca juga : Antasari: mengulas Kasus Century bank Rp 6,7triliun

Antasari: mengulas Kasus Century bank Rp 6,7triliun

Sambil duduk dan menonton televisi di kediamannya, kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Antasari Azhar menerima kedatangan kami, Rabu (11/4) siang. Dia seorang diri di rumah. Hanya ada asisten rumah tangga.

“Anak dan cucu saya sedang di luar kota,” kata Antasari membuka pembicaraan.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tampak santai. Hanya mengenakan kaus putih dan celana jins. Segelas kopi menemaninya. Tanpa basa-basi, Antasari berbagi cerita. Dia menanggapi kembali mencuatnya kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan sekaligus meminta KPK memeriksa dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai tersangka.

Dia masih ingat betul hari itu. Kamis, 9 Oktober 2008. Antasari memenuhi undangan yang datang dari Istana Negara. Rapat terbatas. Tidak tahu materi yang akan dibahas dalam rapat. Hanya beberapa pejabat negara yang hadir.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD), Jaksa Agung Hendarman Supandji, Ketua BPK Anwar Nasution, Kepala BPKP, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sri Mulyani dan Menteri Koordinator bidang Polhukam Widodo A.S, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Rapat dimulai pukul 09.00 WIB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin langsung. Poin penting yang disampaikan soal ancaman dari krisis global.

“Saya tidak ingin Indonesia mengalami kejadian seperti 1998. Kira-kira begitu ucapan Pak SBY,” ujar Antasari menirukan pernyataan SBY.

“Maka kita perlu terobosan-terobosan,” lanjut Antasari menirukan SBY.

Antasari masih belum mengerti maksud pernyataan itu. Tidak spesifik disebutkan terobosan yang akan diambil pemerintahan SBY untuk mengantisipasi agar tak terjadi krisis. Semua yang datang terdiam.

Lalu, pandangan SBY mengarah pada Antasari. Lantas, meminta pendapatnya. “Bagaimana menurut Ketua KPK?” tanya SBY.

“Saya katakan, kalau kebijakan itu demi kepentingan rakyat, saya dukung. Tetapi, kata saya, jika ada oknum-oknum yang coba bermain, saya sikat. Bahasa saya saat itu ya saya sikat,” kata Antasari.

Antasari sempat memerhatikan wajah kepala negara. Sedikit ada perubahan usai mendengar pernyataan Antasari. Dia juga sempat melirik ke arah Hatta Rajasa.

“Sepertinya Pak Hatta ingin memberi saya kode, tapi saya pura-pura tidak lihat,” katanya.

Lalu, SBY bertanya pada Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Kalau Jaksa Agung hanya bilang, ‘Saya dan Pak Antasari itu satu guru satu ilmu’,” kata Antasari menirukan ucapan Hendarman.

Setelah itu, SBY memerintahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk menyiapkan terobosan. Tak lupa berpesan agar memerhatikan yang disampaikan Ketua KPK dan Jaksa Agung.

Seingatnya, rapat siang itu berlangsung dua jam. Setelah rapat, Hatta menghampiri Antasari. Dikatakan Hatta, pernyataan Antasari terlalu keras. Namun, itu disampaikan sambil bergurau.

“Pak Antasari cocoknya jadi Jaksa Agung,” kata Antasari menirukan Hatta.

Selang satu pekan setelah rapat di Istana, Antasari kedatangan tamu. Ajudannya menyampaikan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ingin bertemu. Antasari menerima Boediono di ruang kerjanya. Hanya empat mata. Dalam pikirannya, ini sebagai bentuk tindak lanjut dan koordinasi pencegahan korupsi pejabat bank sentral.

Pembicaraan awal berlangsung normatif. Boediono menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi pejabat BI yang tersangkut kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Ketika itu beberapa petinggi BI memang diciduk lembaga antirasuah. Salah satunya besan SBY, Aulia Pohan.

Antasari menyambut baik komitmen Boediono. Dia juga punya harapan yang sama.

Setelah berbincang panjang lebar, Boediono mulai menyampaikan rencana memberi suntikan dana Rp 4,7 triliun untuk Bank Indover. Bank yang berada di Belanda itu adalah anak perusahaan BI. Antasari berpikir, lalu dia menyampaikan pandangannya pada Boediono. Intinya, menolak rencana itu.

“Kalau pepatah di daerah saya, itu sama saja seperti mengisi air di ember bocor. Sebanyak-banyaknya air yang dituang, akan keluar dari ember,” kata dia.

“Indover itu bermasalah. Saya katakan ke Pak Boediono, ‘Kalau sampai di-bailout, KPK bertindak,” tegasnya.

Setelah pertemuan dan pembicaraan itu, tak ada kabar dari Boediono soal rencana bailout Indover. Antasari berinisiatif menghubungi Gubernur BI. Melalui sambungan telepon, Antasari mendapat kabar rencana itu tidak dijalankan.

Beberapa bulan berlalu, tak ada lagi kontak dengan Boediono. Tiba-tiba seorang rekan Antasari bertamu ke KPK. Dari situ Antasari mendapat kabar pemerintah memberi dana talangan ke Bank Century Rp 6,7 triliun. Dia terkejut. Lalu, mencari tahu informasi tersebut. Antasari mendapat data bahwa bank milik Robert Tantular itu hanya butuh suntikan dana Rp 1 triliun.

Antasari berinisiatif menghubungi Boediono via telepon. Alasannya jelas. Sesuai arahan Presiden SBY dalam rapat 9 Oktober, kebijakan terkait penyelamatan ekonomi dikonsultasikan dengan KPK.

Ternyata sang Gubernur BI sedang berada di Amerika Serikat. Antasari langsung meminta staf Boediono agar disambungkan dengan salah satu petinggi BI. Pembicaraan berlanjut dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fajriah.

“Saya pesan ke Bu Siti ada hal penting harus disampaikan. ‘Kalau Pak Boediono pulang saya ingin bicara soal perbankan’,” tuturnya.

Antasari heran dengan kebijakan ini karena tidak sesuai arahan SBY agar setiap langkah yang diambil dikoordinasikan dengan KPK. “Ternyata tak dilakukan.”

Cerita ini pernah disampaikan Antasari saat diundang oleh Timwas Century di DPR pada Rabu, 12 September 2012. Saat itu Antasari masih menjalani hukuman di Lapas Tangerang atas kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Atas izin kepala Lapas, Antasari memenuhi undangan DPR. Di situ dia menceritakan bahwa rapat terbatas 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden bukan secara khusus membahas proses bailout Bank Century.

Belum juga kejanggalan terjawab, Antasari dijebloskan ke penjara Polda Metro Jaya. Mantan jaksa ini dituduh terlibat pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

“Dari tahanan saya baca koran Boediono jadi calon wakil presiden,” katanya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan diam saja dengan pernyataan Antasari di depan Timwas Century. SBY langsung menanggapi pernyataan Antasari soal rapat terbatas itu. SBY menegaskan tak sedikit pun membahas krisis Bank Century, apalagi sampai proses bailout.

“Malam ini di hadapan Allah SWT, saya katakan bahwasanya saya katakan sama sekali tidak ada tidak menyinggung Bank Century, apalagi bailout Bank Century,” kata SBY.

Boediono juga pernah menyampaikan pembelaannya. Dia tak merasa ada yang salah dengan kebijakannya memberikan bailout kepada Bank Century saat menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, data tentang membengkaknya dana talangan dari Rp 632 miliar sampai Rp 6,7 triliun bukan tanggung jawab BI. Itu seluruhnya wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pengawas bank.

BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya bertanggung jawab sampai pada penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga harus diberikan bailout. Alasannya, jika tidak diselamatkan maka ekonomi nasional bakal terguncang di era krisis global pada 2008.

 

Baca juga : Sosok Jenderal Dibalik Penyerangan Novel Baswedan

Sosok Jenderal Dibalik Penyerangan Novel Baswedan

Sudah setahun lebih kasus soal penyerangan terhadap senior KPK Novel Baswedan dengan air keras yang hampir merusak seluaruh bagian mata dari Novel itu masih belum menemukan titik terang, Tak terkecuali soal dugaan keterlibatan Jenderal di balik aksi penyerangan tersebut sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya masih belum tahu siapa sosok jenderal yang disebut-sebut berada di balik penyerangan Novel.

Dari mana kita (tahu), wong orangnya enggak mau ngomong kok kita bisa tahu. Kita bukan dukun,” ujar Setyo berkelakar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018).

Setyo tak mempersoalkan Novel menyampaikan dugaan keterlibatan jenderal kepada Komnas HAM atau penyidik kepolisian selama memiliki bukti. Namun hingga saat ini, dia mengaku belum mengetahui siapa sosok jenderal yang dimaksud Novel Baswedan.

“Itu kan haknya dia. Kalau memang itu ya harus dipertanggungjawabkan, karena memang tidak bisa sembarangan kan nyebut orang,” kata Setya.

Jenderal bintang dua itu memastikan, pihaknya tetap berusaha maksimal mengungkap kasus penyerangan tersebut. Polisi tidak hanya menunggu keterangan Novel terkait dugaan keterlibatan jenderal dalam kasus penyerangan menggunakan air keras tersebut.

“Intinya Polri masih tetap serius menangani ini. Semoga ya, mohon dukungan juga segera bisa terungkap,” ucap Setyo.

Sebelumnya, Novel Baswedan mengaku telah menyampaikan dugaan keterlibatan jenderal dalam kasusnya kepada Komnas HAM dan penyidik kepolisian. Hanya saja tidak dijelaskan apakah Novel juga membeberkan identitas jenderal yang dimaksud.

“Saya melaporkan enggak cuma ke polisi, saya juga melapor ke Komnas HAM. Saya kira saya tidak pada posisi yang menyebutkan di forum-forum publik,” ucap Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 April 2018.

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, kasus penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan harus segera dituntaskan. Dia meminta polisi secepatnya menemukan pelaku atau otak di balik teror air keras tersebut.

“Kasus ini harus kita selesaikan dengan baik dan harus ketemu. Bagaimana pun caranya, pokoknya harus ketemu,” ujar Saut Situmorang di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).

Saut mengaku mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan agar kasus ini cepat terungkap. Menurut dia, jika pelaku tidak ditemukan, teror juga bisa menimpa pegawai KPK lainnya.

“Tadi Novel menyampaikan beberapa, ada TGPF, ada upaya-upaya lain tidak ada cara yang tunggal untuk mencari penjahat Pak Novel ya. Banyak cara, TGPF apa pun bentuknya tinggal komitmen kita dan kesepakatan kita,” jelasnya.

Saut mengaku optimistis pelaku bisa ditemukan jika semua unsur, termasuk masyarakat, berbagi informasi soal peristiwa penyiraman air keras. Sekecil apa pun informasi yang dikumpulkan, ucap dia, akan membantu polisi mengungkap kasus teror terhadap Novel Baswedan.

“Saya selalu mengatakan potongan-potongan informasi kecil pun dari sekitar tetangga bisa jadi menjadi hal yang vital nanti. Mari kita sama-sama bekerja,” pungkas Saut.

 

Baca juga : Genap Setahun Penyerangan Novel Masih Belum Terungkap

Genap Setahun Penyerangan Novel Masih Belum Terungkap

Kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan genap setahun 11 April kemarin. Pelaku kasus tersebut belum juga terungkap.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet berharap semua pihak bisa mendorong penyelesaian kasus tersebut. Kasus Novel Baswedan harus diusut dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas menyesalkan kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung tuntas. Belum terungkapnya penyerangan dinilainya tidak ada kesungguhan pemerintah.

“Ya itu sebenarnya memalukan bangsa, memalukan negara, karena kasus yang sesederhana itu kemudian sudah satu tahun, tidak ada indikasi kesungguhan dari pemerintah. Tidak hanya Polri, tapi pemerintah. Memang khususnya Polri,” kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Kita ingin penyelesaian di kasus Novel Baswedan. Seluruh pihak harus mendorong penyelesaian ini sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Terkait pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Novel Baswedan, Politikus Partai Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan aparat terkait. Sebab, sebagai pimpinan parlemen, dia hanya bisa mendukung.

“Kita serahkan pada pihak KPK dan penegak hukum untuk mencari jalan terbaik,” ucapnya.

Sebelumnya sempat terjadi konflik antara Aris Budiman dan Novel Baswedan. Aris melaporkan Novel dengan tuduhan pencemaran nama baik, setelah beredarnya email Novel yang menyebut Aris Budiman merupakan Dirdik terburuk sepanjang masa.

Namun, Novel mengaku sudah berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman.

Tanpa merinci lebih jelas isi komunikasi itu, penyidik senior KPK tersebut mengatakan komunikasi berjalan baik dan tidak ada hambatan.

“Ya sudah, sudah, dengan siapa saja saya juga sudah berkomunikasi dan sudah bertemu,” kata Novel saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 27 Februari 2018.

Novel menegaskan, saat ini dirinya masih fokus dengan pengobatan mata kirinya dan menolak membahas lebih jauh terkait kasus yang menimpanya. Baik pengungkapan penyerangannya maupun laporan yang dilayangkan Brigjen Aris atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Saya masih fokus pengobatan. Nanti ya, saya tidak mau bicara jauh selain soal perkembangan mata saya,” ujar Novel.

 

Baca juga : Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara
GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

AGEN POKER – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menanggapi soal tantangan politikus Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany Alatas, untuk berdiskusi secara terbuka. Fadli mengatakan waktunya terbatas kalau hanya meladeni satu orang.Ya kan namanya usaha juga enggak apa-apa. Saya sudah sampaikan waktu itu, kalau ladeni satu-satu saya waktunya terbatas,” kata Fadli di gedung DPR Jakarta.

Fadli melanjutkan, jika sekalian beberapa orang, bahkan 20 hingga 50 orang pengurus PSI, maka ia lebih memilih untuk mem-posting cuitannya di twitter. Sehingga bisa dikatakan ia memberikan ceramah di twitter.

Ya begini lah artinya ketika kita berpolitik itu, kita harus tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Dan ya tentu harus punya latar belakang, harus punya isi dan substansi. Itulah. Jadi kalau itu saya tidak mau terlalu tanggapi ya, saya bilang kalau mau debat, saya bilang sekalian satu rombongan sekalian,” kata Fadli.

GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara
GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

Pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyinggung RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin karena tak banyak hutang dan tak planga-plongo menjadi perhatian. Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan maksud politikus Gerindra itu menggunakan kata planga-plongo.Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, cuitan Fadli Zon melukai rakyat Indonesia yang mendukung Presiden Jokowi. Istilah planga-plongo dianggapnya menyinggung Jokowi.

Menggambarkan Presiden yang didukung mayoritas rakyat sebagai planga-plongo pada dasarnya penghinaan yang sama sekali tidak pantas,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangannya seperti dikutip dari laman Situs Agen Poker Terpercaya GAMPANGQQ.Merespons keluhan Tsamara, Fadli pun meminta agar elite PSI menyediakan waktu untuk berdebat soal istilah planga plongo.

Begini deh kumpulin semua pengurusnya kita ngopi sambil debat bebas. Sy datang sendirian sj. Nanti sy kasih tau apa itu planga plongo ?,” ujar Fadli.Bak gayung bersambut, Tsamara siap berdebat dengan Fadli. Menurutnya, perdebatan mulai oposisi tak kredibel sampai penyebutan pemimpin planga-plongo.Menarik, Pak Fadli. Kami dari @psi_id siap berdebat secara terbuka mulai dari oposisi tak kredibel hingga penyebutan pemimpin planga plongo,” demikian tanggapan Tsamara.

Baca Juga Artikel : Tionghoa Muslim Tuntut Sri Bintang

GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara
GAMPANGQQ | Fadli Zon Tak Punya Waktu Ladeni Tsamara

GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo

GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo

GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo
GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo

AGEN POKER – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa dirinya beberapa hari lalu sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Luhut dengan tegas membantah bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menduetkan Joko Widodo dengan Prabowo.

Menurutnya, pertemuan yang diselingi makan siang bersama dengan Prabowo pada hari Jumat lalu itu, tidak sama sekali mengarah pada menduetkan Jokowi dengan Prabowo. Ia mengaku, pertemuan tersebut dilakukan sebagai teman ketika masih berada di korps Tentara Nasional Indonesia (TNI) semata.

Saya dengan Prabowo itu teman, masa tidak boleh bertemu,” kata Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri Rakorbidnas Kemaritiman PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta Selatan.Dalam pertemuan itu, kata Luhut, dirinya bersama Prabowo hanya melakukan diskusi tentang kondisi ekonomi saja. Hal itu dilakukan, kata Luhut, untuk memperjelas pernyataan Prabowo yang sempat kontroversial, yaitu terkait dengan Indonesia akan bubar pada tahun 2030.

GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo
GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo

Macam mana Indonesia bubar. Tapi bagus apa yang disampaikan Prabowo mengingatkan kita semua agar kita waspada, jadi kita enggak boleh ge-er dan merasa paling hebat,” ujarnya.Luhut menegaskan, arah kebijakan ekonomi nasional saat ini jauh dari apa yang diprediksi oleh Prabowo. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Jokowi saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Indikasi ekonomi nasional kita sama sekali tidak mengarah ke situ. Itu bisa terjadi kalau kemiskinan, ketidakadilan, keamanan itu terjadi dengan tajam. Semua terkendali dengan baik. Dan kita sudah teruji di tahun 98, begitu parahnya, kita mampu back up di situ. Jadi overall saya masih lihat di atas rata-rata,” ujarnya.

Ketika disinggung apakah Prabowo akan maju bertarung dengan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, Ia menegaskan, itu tidak menjadi pembicaraan khusus kedua orang mantan Kopassus itu. Menurutnya, hak untuk maju menjadi salah satu pesaing Jokowi di 2019 itu murni menjadi hak Prabowo dan partai Gerindra.

Kan kita juga tahu bagaimana keinginan Partai Gerindra, jadi kita biarkan saja mereka. Kalau mau challange pemerintahan Jokowi ya sah-sah saja kan namanya juga upaya. Kan boleh aja,” ujarnya seperti dikutip dari laman Situs Agen Poker Terpercaya GAMPANGQQ Senin 9 April 2018.

Baca Juga Artikel : 3 Makanan Khas Medan Wajib Bawa Pulang

GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo
GAMPANGQQ | Ekonomi Lebih Baik dari Prediksi Prabowo